Prosedur Penghapusan BMN

;Dasar Hukum:

1. Undang-undang  nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2. PP nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/      Daerah;

3. PP nomor 38 tahun 2008 ttg perubahan atas peraturan pemerintah      nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. PMK Nomor 96/PMK.06/2007 ttg Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,      Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BArang Milik      Negara.

5. KMK nomor 31/KM.6/2008 ttg Pelimpahan sebagian wewenang      Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Kepala Kanwil dan Kepala      KPKNL Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang      untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau      Keputusan Menteri Keuangan.

Nah, karena dasar hukumnya sudah tahu, maka untuk segala macam tetek bengek seperti syarat/alasan BMN yang harus dihapuskan dan lainnya dapat dilihat dalam salah satu dasar hukum tersebut.

Secara singkat prosedur pengajuan penghapusan dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Kewenangan dalam Mengajukan Permohonan Penghapusan       BMN

Pada dasarnya yang berhak dan berwenang mengajukan permohonan/ usul penghapusan Barang Milik Negara adalah pengguna barang. Pengguna Barang adalah Menteri/pimpinan lembaga.

Pengguna Barang dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya, secara fungsional dilaksanakan oleh:

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama pada     Kementerian Negara/Lembaga termasuk Kantor Menteri Koordinator/     Kantor Menteri Negara:

2. Jaksa Agung Muda Pembinaan pada Kejaksaan Agung;

3. Pimpinan Kesekretariatan/Kepaniteraan pada Lembaga Tinggi Negara.

Jadi, pengajuan permohonan penghapusan BMN memang harus ke pusat dulu. Tentunya secara berjenjang melalui Kantor Wilayah, bagi yang ada kanwilnya. Kalo yang tidak ada langsung aja ke pusat.

Yang dimaksud pusat di sini adalah Menteri/Pimpinan Lembaga (Sekjen/Sestama)

Kemudian, dari pusat akan langsung dikirim ke Pengelola Barang, yaitu Kantor Pusat DJKN di Jakarta, Kantor Wilayah atau ke KPKNL, tergantung nilai perolehan BMN yang diajukan untuk dihapuskan.

Pengecualian bagi Pengguna Barang yang sudah melimpahkan kewenangan pengajuan permohonan penghapusan BMN kepada Kuasa Pengguna Barang, misalnya sudah dilimpahkan kepada Kepala Kanwil, maka pengajuan penghapusan BMN cukup melalui Kantor Wilayah saja dengan melampirkan copy Surat Keputusan pelimpahan wewenang tersebut.

B. Kewenangan Menerbitkan Persetujuan Penghapusan BMN

Pada dasarnya yang berwenang menerbitkan persetujuan Penghapusan BMN adalah Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang. Namun kewenangan tersebut telah didelegasikan/dilimpahkan sebagaimana diatur dalam KMK nomor 31/KM.6/2008, yaitu:

1. Kantor Wilayah DJKN

a. Penghapusan BMN yang tidak  ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan      (dimusnahkan)

  • tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per paket usulan lebih dari Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00
  • selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per paket usulan lebih dari Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00

b. Yang ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan (al..dijual, ruilslag)

  • Tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP lebih dari  Rp. 1.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00
  • Selain Tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dengan perolehan BMN per paket usulan lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00

2.  KPKNL

a. Tidak ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan:

  • Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN perpaket usulan sampai dengan Rp. 250.000.000,00
  • Selain Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN perpaket usulan sampai dengan Rp. 100.000.000,00

b. Ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan (misal: dijual, ruilslag):

  • Tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00
  • Selain Tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dengan perolehan BMN per paket usulan lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00

Yang harus di sertakan/dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan penghapusan BMN:

  1. SK Pelimpahan wewenang pengajuan penghapusan BMN dari Pengguna Barang, apabila permohonan tersebut diajukan oleh Kuasa Pengguna barang/satker;
  2. Agar diperhatikan nilai paket usulan BMN yang akan dihapuskan (berdasarkan harga perolehan), hal ini terkait masalah kewenangan dalam menerbitkan persetujuan penghapusan BMN. Berdasarkan nilai paket usulan penghapusan BMN tersebut, maka permohonan dapat disampaikan ke Kantor Pusat DJKN, Kanwil DJKN atau KPKNL;
  3. Daftar BMN yang akan dihapuskan sekurang-kurangnya meliputi
  • No. Urut
  • Nama/Jenis Barang
  • Tipe/Merk
  • Kode Barang
  • Tahun Perolehan
  • Jumlah Barang
  • Harga Perolehan
  • No. Bukti Kepemilikan (untuk kendaraan dan tanah dan/atau bangunan)
  • Harga perkiraan penjualan (apabila penghapusan ditindaklanjuti dengan penjualan)
  • Kondisi Barang.

4. KIB (Kartu Inventaris Barang) atau BIB (Buku Inventaris Barang),

5.  Surat  Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan;

6. Berita Acara Pemeriksaan BMN yang akan di hapuskan, yang dibuat           oleh Panitia Penghapusan;

5. Surat Keterangan hasil pemeriksaan teknis dari instansi teknis yang           berkompeten (kendaraan dan tanah dan/ataubangunan);

6. Bukti kepemilikan

misal:

  • Kendaraan : Copy STNK dan BPKB;
  • Tanah : copy Sertifikat

7. Foto kopy dokumen penganggaran (DIPA) untuk bangunan yang      akan dihapuskan karena anggaran pengganti telah disediakan

8. foto masing-masing barang yang akan dihapuskan.

-  moga bermanfaat -

Satu Tanggapan to “Prosedur Penghapusan BMN”

  1. ruang atas Says:

    selamat bekerja!!!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: